logo

  • KOLAM SEGARAAN

  • JOLOTUNDO

  • CANDI WRINGIN LAWAANG
  • CANDI TIKUS

  • CANDI KEDATOON

  • CANDI GENTOONG
  • candi brahu
  • CANDI BAJANG RATU

Perfect Quotes

  • Setiap orang semua sama, memiliki 24 jam dalam satu hari. kesuksesan ditentukan oleh seberapa baiknya anda memanfaatkan waktu anda.

JDIH Sebagai Sarana Pembangunan Bidang Hukum

Written by mojokerto on . Posted in Berita JDIH

Batu, JDIH.

Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab / Kota Se Jawa Timur yang berlangsung pada tanggal 4 – 5 Juni 2013 secara resmi di buka oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Suprianto, SH. MH  tepat pukul 20.10 di Royal Orchids Garden Hotel Batu, dengan dihadiri Pejabat Bagian Hukum Kab/Kota dan Pengelola JDIH Kab/Kota Se Jawa Timur.

Dalam sambutannya Kepala Biro Hukum menegaskan untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2002, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana dalam memberikan layanan hukum  secara  mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan, maka pada hari ini dilaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui sejauhmana optimalisasi hasil pelaksanaan pengelolaan  JDIH   pada   masing-masing   Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Karena dengan cara seperti inilah Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi kepada Kabupaten/Kota dalam pengelolaan JDIH sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum.

 

Saat ini seluruh 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur telah memiliki website yang dapat memberikan informasi produk hukum. Dari 38 Kabupaten/Kota tersebut ada 31 Kabupaten/Kota yang telah kita buatkan website JDIH dan selebihnya yakni 7 Kabupaten/Kota telah membuat website sendiri-sendiri yakni : Kota Surabaya;  Kota Pasuruan; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Gresik; Kabupaten Malang; Kabupaten Lumajang; dan Kabupaten Jombang.

 

Secara umum keterbukaan informasi memberi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Masyarakat yang well – informed akan menjadi kekuatan dan pendukung dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hal itu didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empirik bahwa :

1. Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi; 2. Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah; 3. Aparat pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik; 4. Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel; 5. Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia dan mudah dilakukan.

 

Dengan demikian, kerahasiaan dapat menjadi hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah yang harus menyediakan informasi secara lengkap mengenai apa yang dilaksanakannya, dari uraian diatas, kiranya dapat memberikan pemahaman bahwa, disinilah letak arti pentingnya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur pemerintah dan sebagai agen pembangunan hukum. Lengkap dan tidaknya koleksi peraturan perundang-undangan yang dimiliki, tertib dan tidaknya pengelolaan asset yang kita miliki mempunyai arti yang sangat berpengaruh terhadap kinerja birokrasi.

 

816 total views, 1 views today

Trackback from your site.

mojokerto

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Leave a comment


8 − = 7